BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara kepulauan, yang
terdiri dari berbagai pulau besar seperti pulau jawa, kalimantan, sulawesi,
bali, papua, serta pulau kecil lainnya. pulau-pulau tersebut terbagi menjadi
berbagai daerah. Pada setiap daerah dibentuklah pemerintahan daerah selain
pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah bertugas mengelola daerahnya
masing-masing. Pemerintah daerah berkewajiban membangun daerahnya serta
mensejahterkan masyarakatnya.
Pada
dasarnya pencapaian kesejahteraan masyarakat dilalui dengan jalan
perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, perubahan
tersebut dilakukan melalui pembangunan, tujuan pembangunan masyarakat ialah
perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, sehingga
kemiskinan dan lingkungan hidup masyarakat mengalami perubahan. Pembangunan
biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan secara
terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara atau bangsa menuju
modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, misalnya pembangunan dibidang
ekonomi, apabila pembangunan ekonokmi telah berjalan dengan baik maka
pembangunan dibidang lain akan berjalan dengan baik. (Siagian, 2000:4)
Suatu
skema baru otonomi daerah yang didalamnya termuat semangat melibatkan
masyarakat, dengan menekankan bahwa kualitas otonomi daerah akan ditentukan
oleh sejauh mana keterlibatan masyarakat, maka dengan sendirinya harus adanya
seluruh aspirasi masyarakat semenjak dini (Abe, 2005)
Lahirnya
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan langkah
baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintah, melalui otonomi dan
desentralisasi yang diharapkan mampu melahirkan partisipasi aktif masyarakat
dan menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah.
B. Tujuan Penulisan
Setiap
penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa
yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang
menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. mendeskripsian bagaimana peran kepala
daerah dalam mengelola kekayaan daerah.
2.
mendeskripsikan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. mendeskripsikan bagaimana peran
kepala daerah dalam mengelola kekayaan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
BAB II
RUMUSAN MASALAH
A. Bagaimana Peran
Kepla Daerah Dalam Mengelola Kekayaan Daerah?
B. Bagaimana Meningkatkan
Kesejahtraan Masyarakat?
C. Bagaimna Peran
Kepala Daerah Dalam Mengelola Kekayaan Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat?
BAB III
PEMBAHASAN
A.
Peran Kepla
Daerah dalam Mengelolaan Kekayaan Derah
1. Pengertian kepala
daerah dalam mengelola kekayaan daerah
2. Tugas dan
wewenang kepala daerah dalam mengelola kekayaan daerah
3. Pemanfaatan
kekayaan daerah
4. Penyaluran hasil
kekayaan daerah
B.
Kesejahteraan
Masyarakat
1. Pengertian
kesejahteraan masyrakat
Suatu istilah dapat mengandung arti yang luas dan
dalam yang mencangkup berbagai segi pandangan atau ukuran-ukuran tertentu
tentang suatu hal yang menjadi ciri utama istilah tersebut. Demikian pula
dengan istilah kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan sosial.
Kesejahteraan (sejahtera) mempunyai arti aman
sentosa, makmur atau selamat(terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan
sebagainya). Istilah masyarakat atau sosial mempunyai arti suatu indikasi
daripada kehidupan bersama mahkluk manusia, umpama dalam kebersamaan rasa,
berfikir, bertindak dan dalam hubungan antar manusia.
Kesejahteraan masyarakat dapat didefinisikan sebagai
kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan
dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan
anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan,
dan hubungan-hubungan sosial(Arthur dunham dalam buku sistem intervensi
kesejahteraan sosial, 1984:28).
Kesejahteraan masyarakat atau sosial adalah suatu
sistem yang terorganisasi daripada pelayanan-pelayanan sosial dan
lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok
agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta
hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka
memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka
selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat(walter A.
Friedlander, 1984:31)
2. Factor yang
mempengaruhi kesejahteraan masyarakat
Untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam factor prnunjang
diantaranya:
a. Pengeluaran
rumah tangga untuk makanan
Pengeluaran rumah tangga
untuk makanan adalah bagian dari pendapatan rumah tangga yang digunakan atau
dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan akan makanan seperti memebeli beras,
sayuaran, minyak goring, susu dan lain-lain
b. Pengeluaran
rumahtangga untuk pendidikan
Pengeluaran rumahtangga
untukk pendidikan merupakan bagian dari pendapan rumah tangga yang digunakan
untuk biaya ppendidikan seperti biaya SPP, biaya buku, pakaian sekolah dan
sepatu.
c. Pengeluaran
rumah tangga untuk kesehatan
Pengeluaran rumah tangga
untuk kesehatn merupakan bagian dari pendapatan rumah tangga yang digunakan
untuk biaya kesehatan seperti biaya pemeriksaan kesehatan dan pembelian
obat-obatan.
Pernyataan
diatas diambil dari (ojs.unud.ac.id 2013:143)
3. Ukuran
kesejahteraan masyarakat
Kesejahteraan masyarakat
dapat diukur dari tercapainya atau terpenuhinya semua factor yang mempengaruhi
kesejahteraan manusia. Berikut ini adalah ukuran kesejahterran masyarakat.
a. Indikator
moneter
Pendapatan per kapita.
Memberi perubahan kesejahteraan masyarakat, memberikan gambaran corak perbedaan
tingkat pendapatan, namun juga terdapat kelemahan umum diantaranya, (perbedaan
kehidupan masyarakat (adat-istiadat, kondisi iklim dan alam sekitar, kebebasan),
ukuran kesejahteraan bersifat subyektif, kenaikan pendapatan di sis lain akan
menimbulkan biaya social. Kelemahan metodologis diantaranya, mengabaikan
pebedaan struktur umur penduduk, distribusi pendapatan, metode perhitungan
pendapatan nasional, pebedaan mata uang.
b. Perbaikan
indikator kesehatan (Beckerman)
Pertama, memperbaiki
cara-cara yang digunakan dalam perhitungan pendapatan nasional oleh Cillin
Clark dilanjutkan oleh Gilbert dan Kravis. Kedua, membuat penyesuaian dengan
pertimbangan tingkat harga. Ketiga, berdasarkan data non meneter seperti jumlah,
pendudu bersekolah, dll oleh Bennet.
c. Indikator
kesejahteraan ekonomi bersih (Net Economic Welfare) – Nordhaus dan Tobin.
Koreksi positif antara lain,
memasukakn kegiatan sector informal, nilai waktu sengang (leisure), pekerjaan
dilakuakn sendiri. Koreksi negative yaitu, kerusakan lingkungan yang
ditimbulkan dari pembagunan dimasukakn sebagi biaya, hingga mengurangi
pedapatan nasionaldan akan mengurangi pendapan perkapita.
d. Indikator non
moneter dimodifikasi (modified non-menetary indicator)- Beckerman.
Indeks tingkat kesejahteraan
didasarkan pada tingkat konsumsi dan persediaan beberapa jenis barang, seperti:
jumlah konsumsi baja per tahun, konsumsi semen per tahun, suarat dalam negeri, persediaan pesawat
radio, persediaan telepon, persediaan bebagai jenis kendaraan, konsumsi daging
dalam satu tahun.
e. Indikator non
Moneter
Indikator social, indeks
kualitas hidup (tingkat harapan hidup, angka kematian, dan tingkat melek
huruf), indeks pembangunan manusia (tingkat harapan hidup, angka kematian, dan
tingkat melek huruf, tingkat pendapatan rill masyarakat), indikator
krsrjahtraan (pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, KB, dan
fertilitas, ekonomi dan lain-lain).
Pernyataan
diatas berdasrkan teori (Dokumen.tip 2015:1-7)
4. Cara
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat terdapat beberapa sektort yang harus ditingkatkan.
Diantaranya adalah.
a. Pembangaun
pertanian
Sampai saat ini sector
pertanian masih berperan sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan
kemiskinan di Indonesia. Ada tiga spek dari pembangun petanian yangtelah
memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pengurangan kemiskinan, terutama
didaerah pedesaan. Ketiga aspek tersebut antara lain adanya revolusi teknologi
pertania, pembangun irigasi, serta pembanguan pertnian di luar Jawa degan pola
transmigrasi.
b. Pembangun
sumberdaya manusia
Pembangunan sumberdaya
manusia dapat dilakukan dengan pebaikaan akses terhadap konsusmsi pihak pelayan
sosial (pendidikan, kesehatan, dan gisi) merupak strategi pemerintah yang cukup
penting untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk
Indonesi. Untuk meningkatkan kualitas pelyan tersebut dibutuhkan investasi
bodal insani yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas golongan miskin
tersebut.
c. Pembangunan
ketenga kerjaan di Indonesia
Salah satu permaslahan yang
dihadapi oleh bangsa Indonesia dam membangun ekonominya adalah masalah ketenaga
kerjan. Lebih-lebih setelah mengalami kemerosotan ekonomi, politik, moral, dan
social. Permaslahan yang dihadapi dalam pembanguan ketenaga kerjaan adalah
tingginya tingkat penganguran dan setengah penganguran karena banyaknya bidang
usaha yang ditutup karena mengalami pilit. Disamping itu juga masih rendahnya
tingkat kualitas dan prodiktifitas kerja, serta belum memadainya perlindungan
terhadap tenga kerja termasuk tenagakerja Indonesia di luar negeri.
d. Strategi
pembanguan ekonomi daerah
Setrategi pembagunan ekononi
adalah mengembangakn kesempatan kerja bagi peduduk yang adasekarang dan upaya
untuk mecapai stabilitas ekonomi, srta mengembangkan basis ekonomi akan
berhasil bila mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha. Hal ini untuk
mengantisipasi kemungkin terjadinya fluktuasi ekonomi sektoral, yang pada
akhirnya akan mempengaruhi kesempatan keja. Secata garis besar strategi
pembangun ekonomi daerah menurut Arsyad (1999) dapat dikelompokkan menjadi
empat yaitu :
1) Strategi
pengembangan fisik (Locality or Physical
Development Strategy)
2) Strategi
pengembangan dunia usaha (Business
Development Stategy)
3) Setrategi
pengembangan sumberdaya mausia (Human
Resourse Development Strategy)
4) Strategi
pengembangan masyarakat (Community-Based
Development Strategy)
C.
Peran Kepala
Daerah Dalam Mengelola Kekayaan Daerah Untuk Meningkatkan Kondisi Kesejahrtaan
Masyarakat Di Daerah
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
Dokumen.tips. 2010. Indikator Kesejahteraan
Masyarakat. (http://dokumen.tips/
1 Mei
2016, pukut 24.00)
Erwin Ndakularak, dkk. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kese-
jahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di
Provinsi Bali.(http://ojs.unud.ac.id/
factor+yang+mempengaruhi+tingkat+kesejahteraan+masyarakat.html.
diun-
duh., pada Minggu, 1 Mei
2016. Pukul 22.00)
Rian Nugroho. 2000. Otonomi Daerah
Desentralisasi Tanpa Revolusi. Jakarta:
PT. Elex Media Komputindo.
Satrijo Budi, dkk. 2014. Pendidikan
Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Madiun: IKIP PGRI MADIUN.
Subandi. 2002. Ekonomi Pembangunan. Bandung: Alfabeta.
Sumarno Nugroho. 1987. Sistem Intervrensi Kesejahteraan Sosial.
Yogyakarta. PT. Hanindita Graha Widia.
Syaukani, dkk. 2002 Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
